Bengkulu,MC Bengkulu. Dana operasional pengurus RT/RW yang terdiri dari 274 RW, dan 1.066 RT di Kecamatan Teluk Segara, Sungai Serut, Singaran Pati, Selebar, dan Muara Bangka Hulu, dicairkan di Balaikota Bengkulu, Rabu (18/5), sementara sisanya 609 RT/RW untuk 4 kecamatan dicairkan Kamis (19/5) besok.
Walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi, SH mengatakan masing-masing RT/RW akan menerima Rp100.000/bulan dan dibayar rapel perenam bulan. Sementara untuk tahun ini LPM akan mendapatkan bantuan tahun 2011 ini berjumlah Rp50juta yang akan dicairkan kepada seluruh LPM di Kota Bengkulu.
“Adapun dana operasional di tahun ini mengalami kenaikan Rp50.000, menjadi Rp100.000, untuk tahun ini juga Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM) nantinya mendapatkan bantuan berjumlah Rp50juta,” kata Walikota.
Ujang Batuah (48) salah satu pegurus RT di Kecamatan Muara Bangka Hulu mengatakan uang tersebut sebagai insentif kinerja selama ini, namun bisa digunakan untuk keperluan masyarakat juga. Jadi setiap ada kegiatan mendadak tidak harus membebankan kepada warga.
“Dana inilah saya manfaatkan. Jadi setiap kali kegiatan kami tidak menarik iuran apapun kepada warga,” katanya.
Sementara itu, untuk acara ini Walikota menegaskan kepada seluruh ketua RT/RW agar selalu mempertahankan komitmen dan meningkatkan sistem kinerja agar dapat mensukseskan program pemerintah.
“Acara ini juga sebagai ajang silaturahmi dan pendekatan kinerja, mengingat RT dan RW merupakan ujung tombak alat pemerintahan terendah yang mengetahui secara langsung kondisi wilayah dan warganya, sehingga keluhan yang ada di bawah dapat terselesaikan,” kata walikota.
Oleh karena itu, Walikota mengharapkan jika ada warga yang sakit segeralah pergi ke Posyandu untuk berobat gratis, jika ada warga yang benar-benar kurang mampu harus melaporkan ke RT/RW untuk didata nantinya akan akan diproses untuk mendapatkan pendidikan gratis.
Mengenai keamanan dan ketertiban warga, Walikota juga mengharapkan kepada warga untuk memperhatikan aktifitas warganya, menggiatkan sistem keamanan dengan mengadakan ronda, serta semangat untuk menegakkan kehidupan beragama, berbudaya dan mencintai adat istiadat. (MC Kota Bengkulu/Budi)
Rabu, 18 Mei 2011
Senin, 09 Mei 2011
APEKSI Bahas Pengentasan Kemiskinan Melalui Koperasi
Bengkulu, Info Publik – Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) hari kedua, Senin (9/5), dibuka oleh Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM Drs. Braman Setyo, M.Si dengan membahas kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui Koperasi dan UMKM.
Braman Setyo mengatakan, tingginya angka kemiskinan di Indonesia membuat pemerintah harus memprioritaskan pembangunan nasional berkaitan langsung dengan program teknis dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Program-program teknis berupa iklim investasi, iklim usaha, penanggulangan kemiskinan, serta kebudayaan, krealitifas dan investasi teknologi sehingga dapat lebih berperan dalam mendukung ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstuktur dan terlembaga melalui koperasi.
“Untuk itu, kita perlu lebih memperbaiki lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM,” katanya.
Dalam prioritas pembangunan nasional lebih berkaitan secara langsung dengan program teknis dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM seperti, Gameskop, OVOP, Koperasi Wanita, Revitalisasi Pasar dan Wirausaha Baru.
One Village One Product (OVOP) yang merupakan suatu gerakan dalam memajukan daerah-daerah di Indonesia khususnya di bidang industri kecil dan menengah saat ini sudah dikembangkan di Bengkulu yang berupa Jeruk Kalamansi.
Di Bengkulu melalui koperasi, OVOP sudah menghasilkan Jeruk Kalamansi yang berhasil membuka lapangan kerja baru serta menyerap tenaga kerja. Di sini terbukti koperasi dapat menjadi kekuatan ekonomi yang besar yang dapat menyejahterakan rakyat.
“Bengkulu sudah memiliki potensi untuk mengembangkan daerah OVOP untuk Jeruk Kalamansi,” katanya.
Sejalan dengan kebijakan prioritas bidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM, maka dilakukan pendekatan berupa program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Skim Dana Bergulir, sehingga koperasi yang akan memiliki modal yang kuat untuk membiayai jenis usaha.
Mengenai permasalahan KUR yang saat ini masih mendapatkan kendala dalam proses pencairan, Braman Setyo mengatakan, hal ini terjadi karena belum seluruh Bank Pembangunan Daerah yang ikut serta sebagai bank pelaksana KUR (dalam hal ini termasuk BPD Bengkulu).
Braman Setyo juga menghimbau kepada para Gubernur atau Walikota kiranya segera menyusun rencana tindak perluas KUR di masing-masing daerah. Hal ini sesuai amanah inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan.
Untuk itu, para Kepala Dinas yang membidangi koperasi di tingkat provinsi/kabupaten perlu didorong untuk memprakarsai pembentukan tim pemantau dan evaluasi KUR provinsi yang dipimpin Gubernur dan di Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota. (MC Kota Bengkulu/Budi)
Sumber : Infopublik/ MC Kota Bengkulu
Sumber : Infopublik/ MC Kota Bengkulu
10 Walikota Se Sumbagsel Bahas Pembangunan Daerah
Bengkulu, Info Publik Sebanyak sepuluh walikota se Sumatera Bagian Selatan anggota Komwil II Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), di Raffles City Hotel Bengkulu, Senin (9/5), akan bertemu untuk membahas soal pembangunan daerah.
“Bahasan utama dalam pertemuan ini seputar pembahasan soal pembangunan daerah,” kata Deputi Bidang Produksi kementerian Koperasi dan UMKM RI, Bramansetya, M.Si saat pembukaan pertemuan APEKSI se Sumbangsel di Balai Kota Bengkulu, Minggu (8/5) malam.
Bramansetya dalam pembukaan acara APEKSI mengungkapkan, sekitar 95 persen Koperasi dan UMKM berperan dalam mengurangi jumlah pengangguran setiap tahunnya.
Keberadaan Koperasi dan UMKM merupakan langkah nyata dalam memperluas jaringan lapangan pekerjaan. Jadi, ia sangat berharap agar pertemuan walikota se-Sumbangsel ini dapat fokus untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan guna mendapat langkah strategis dalam mengembangkan Koperasi dan UMKM di daerah masing-masing.
”Pembangunan daerah tidak terlepas dari peran strategis masyarakat yang berkecimpung dalam koperasi dan UMKM. Untuk itu, pertemuan seperti ini sangat tepat digelar untuk mencari solusi dan inovasi pengembangan Koperasi dan UMKM,” ujar Bramansetya.
Hal senada juga disampaikan Ketua APEKSI Komwil II dr.H.Rd Priyanto. Walikota Jambi ini mengungkapkan kondisi perekonomian di daerah perkotaan cenderung di akui meningkat dengan keberadaan koperasi dan UMKM.
Di sisi lain, ia menjelaskan pertemuan ini juga akan membahas bentuk permasalahan yang ada di tiap daerah. Mereka berharap tukar pikiran sesama kepala daerah ini bisa memunculkan solusi.
Diketahui, salah satu permasalahan yakni terhambatnya pembangunan akibat kurangnya nilai jual sebuah daerah. Untuk itu, ia menegasakan pertemuan Walikota ini bisa melahirkan langkah strategis dalam mewujudkan perekonomian rakyat dan pembangunan merata sebagai sebuah kota.
Sementara itu, Walikota Bengkulu H.Ahmad Kanedi Sh,MH mengharapkan ada sinergi kuat dalan APEKSI ini. Sebagai tuan rumah ia sengaja membuat konsep rapat bersama indoor dan outdoor. Hal ini dimaksudkan agar Kota Bengkulu mendapat banyak masukan dari daerah lain.
”Kita punya banyak tempat bersejarah. Saya menjadwalkan rapat dilakukan di berbagai tempat, mulai dari Raffles City Hotel, Rumah bersejarah Bung Karno, Benteng Marlborough hingga ke pantai panjang. Harapannya agar pikiran bisa terus fresh, setelah rapat di luar, ketika kembali ke hotel langsung membahas rapat kembali,” kata Walikota.
Sementara 10 Walikota yang tergabung dalam APEKSI Komwil II yakni, H.Ahmad Kanedi SH,MH (Bengkkulu), Ir.H.Eddy Santana Putra, MT (Palembang), dr.H.Rd Priyanto (Jambi), Drs. H Zulkarnain Karim, MM (Pangkal Pinang), Drs, H.Herman,MM (Bandar Lampung), Drs.H.Riduan Efensi, Sh, Msi (Lubuk Linggau), Drs.H rahmad Djalili,MM (Prabumulih), H.Djazulu Kuris (Pagar Alam), H.Lukman,SH,MM (Metro), dan H.Akmal Thayib (Sungai Penuh). (MC Kota Bengkulu/septi)
Sumber : Dishubkominfo MC Kota Bengkulu
Langganan:
Postingan (Atom)